Berbagai kalangan peduli dan praktis pariwisata di Sumut menyatakan kecewa dan prihatin dengan penyelenggaraan Pesta Danau Toba (PDT) 2009 yang dinilai hambar dan tak sesuai harapan sehingga banyak pihak yang dirugikan, mulai dari kalangan peserta, pendukung, pengunjung, dsb.
Ketua Umum Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI) Sumut Drs Sabam Isodorus Sihotang MM, dan konsultan pariwisata Sumut Ir Jonathan Ikuten Tarigan, secara terpisah menyebutkan hal menonjol yang tampak dan terjadi dalam agenda PDT 2009 adalah kombinasi negatif berupa minusnya perhatian pihak pemerintah mulai tingkat pusat hingga daerah (propinsi dan kabupaten), plus lemahnya kinerja panitia yang tidak didominasi oleh orang-orang yang memiliki pengalaman khusus di bidang pariwisata, khususnya pariwisata berskala internasioanl seperti PDT demi PDT dulunya.
“PDT 2009 memang tak sampai gagal. Tapi yang jelas tidak sesuai dengan target dasar atau harapan banyak pihak. Peserta, pengunjung, dan pendukungnya pun minus. Pejabat dari setiap kabupaten yang punya objek wisata Danau Toba kebanyakan tak hadir, baik sebagai peserta maupun pendukung. Pemerintah pusat, minimal tingkat menteri hingga pemerintah propinsi dan kabupaten tampakya kurang serius, padahal PDT sebagai agenda pariwisata adalah program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya secara penuh. Lalu… pihak swasta selaku pelaksana atau organizer dalam barisan panitia, seharusnya melibatkan orang-orang yang mengerti dan pengalaman pariwisata. Di samping itu, kedua pihak, yaitu pemerintah dan swasta itu harus sama-sama melibatkan pers. Kalau tidak dengan pola ‘Tri-Pilar’ itu maka target prospek atau pengembangan pariwisata takkan tercapai. Ingat, pariwisata itu spesifik tapi lintas sektoral,” papar SI Sihotang kepada pers di Medan, Sening (12/10) kemarin.
Dia mengutarakan hal itu sesaat akan berangkat ke Sidikalang bersama rekan pengurus LakeToba Reagional Management (LTRM) yang bekerja sama dengan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT). Sebagai praktisi pariwisata di MPI, Sihotang yang juga mantan Kepala Dinas Pariwisata Sumut dan mantan Bupati Dairi itu, mengaku prihatin karena sama sekali tak dilibatkan dalam PDT 2009. Sehingga, untuk menjadi pengunjung sajapun dia harus datang sendiri menjemput undangan.
Minusnya pendukung PDT 2009 dari kalangan pemerintah, disebutkan Sihotang mulai dari tidak hadirnya menteri yang menggantikan Presiden (tak bisa hadir karena kunjungan pasca gempa di Sumbar), tidak hadirnya Gubsu Syamsul Arifin (hanya diwakili Sekda RE Nainggolan), plus minimnya kehadiran para bupati dari daerah sekitar Danau Toba. Bupati yang hadir, menurut Sihotang dan Clement HJ Gultom dari kalangan travel, bupati yang hadir hanya Mangindar Simbolon dari kabupaten Samosir. Sedangkan Bupati Humbang Hasundutan Drs Maddin Sihotang, menurut Sihotang, hadir tapi entah kenapa duduk di bagian belakang barisan undangan lainnya. Lalu, Bupati Simalungun sebagai tuan rumah, hanya diwakilkan oleh Sekda-nya saja.
“Saya sedih menyaksikan acara pembukaan PDT 2009 itu. Dukungan dari pihak swasta selaku stakeholders pun sangat kurang. Bahkan, saya sangat prihatin karena pihak panitia sama sekali tak mengundang pers dari Himpunan Wartawan Pariwisata Indonesia (HWPI),” katanya lagi, sembari mencontohkan pihak Jakarta malah setiap tahunnya mengirimkan tim wartawan yang khusus meliputi PDT setiap tahunnya, selama ini diorganisir Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) Pusat.
Soal kekecewaan kontingen Sumatera Selatan yang hadir sebagai satu-satunya peserta luar Sumut dalam PDT 2009, Sihotang juga mengaku bingung, siapa sebenarnya yang mengundang, apakah panita, Depbudpar (Jakarta), atau Pemkab Simalungun. Tapi yang jelas, menurut Jonathan Tarigan dan Ir Harman Manurung (mantan anggota DPRD SU dari komisi bidang Kesra termasuk pariwisata), secara terpisah menyebutkan kekecewaan kontigen Sumsel di PDT 2009 itu rawan dan bisa menjadi semacam ancaman ‘nilai setitik’ dalam ‘susu sebelanga’ Danau Toba.
“Panitia selaku pihak swasta yang dipercayakan pemerintah selaku pelaksana, sejak awal seharusnya bisa menjajaki situasi agar PDT 2009 ini tak meleset jauh dari harapan, baik karena batalnya kedatangan Presiden, acaranya yang di luar musim liburan (pig session), gelagat minusnya kunjungan turis asing atau tamu Wisman sehingga harus dikompensasi dengan aksi pengerahan turis lokal secara gratis segala, dsb,” katanya kepada SIB.
Dengan senada, Harman Manurung dan SI Sihotang serta Jonathan Tarigan juga mendesak pemerintah pun harus benar-benar serius terhadap pariwisata daerah, khususnya pada agenda wisata yang telah ditetapkan sebagai acara inti (core events) pada kalender wisata daerah, maupun nasional. Misalnya, dengan menetapkan pos khusus sebagai anggaran biaya PDT pada APBD setiap tahunnya. Tidak hanya sebatas omongan atas alasan Danau Toba sudah menjadi ikon pariwisata Sumut atau Indonesia bagian Barat.
Sehingga, ujar mereka, pihak pelaksana nantinya tinggal menjajaki mitra lainnya untuk menanggulangi kekurangan biaya di APBD itu, bila PDT-PDT itu ternyata butuh biaya yang lebih besar dari modal-APBD yang tersedia.
SUMBER INFORMASI
