Danau Toba sebagai “ Sijujung Baringin “ Pariwisata Sumut, Butuhkan Ketegasan Pemprovsu

**** HORAS **** MEJUAH - JUAH **** NJUAH - JUAH **** YA'AHOWU ****

Kadis Pariwisata dan Budaya Kabupaten Simalungun Karsel Sitanggang, Rabu (2/6) mengatakan, secara makro Danau Toba adalah “ Sijujung Baringin “ atau Flag Ship pariwisata Sumut, sehingga dibutuhkan ketegasan dan kebijakan Pemprovsu dalam pengelolaannya untuk mampu berkibar setara dengan DTW Nasional di tingkat internasional.
Disebut “Sijujung Baringin” karena Danau Toba merupakan salah satu yang utama ditawarkan mempertahankan eksistensi pariwisata di Sumatera Utara. Dan, bendera ini akan dapat berkibar apabila mendapat penanganan khusus secara profesional dan proporsional.
Sebagai produk pariwisata andalan di Sumatera Utara, pembangunan dan pengembangan kawasan Danau Toba, kata Karsel, perlu ketegasan/kebijakan Pemprovsu mengalokasikan anggaran menangani pembenahan dalam bidang produk, pemasaran, kerja sama masyarakat dan pengaturan.
Bidang produk, di dalamnya meliputi penataan obyek wisata menambah keindahan panorama alami sehingga menambah daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Pembenahan sarana–prasarana sangat diperlukan disesuaikan dengan standar kebutuhan wisatawan mancanegara. Jalan raya perlu mendapat perbaikan memberikan kemudahan akses dan kenyamanan selama perjalanan menuju lokasi Danau Toba. Akomodasi (perhotelan) dan restoran perlu ditangani secara profesional meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi pengunjung.
Bidang pemasaran, kawasan Danau Toba serta seluruh kegiatan lokal merupakan satu kesatuan utuh yang harus ditangani secara menyeluruh. Dalam hal ini mengalokasikan anggaran promosi secara utuh, tidak terpenggal–penggal atas kegiatan budaya satu daerah tertentu.
Misalnya, kegiatan PDT ( Pesta Danau Toba ) diisi dengan seni budaya tradisional 7 daerah merupakan bagian kecil dari konsep pengembangan pemasaran kepariwisataan Danau Toba. Pemprovsu hendaknya dengan sungguh–sungguh mempromosikan dan “menjual” PDT di pasar pariwisata internasional.
Bidang kerja sama, perlu dipikirkan pembinaan kesiapan peran serta masyarakat menciptakan suasana kondusif, memberikan kenyamanan dan kebetahan bagi pengunjung. Sedangkan, bagi pelaku bisnis pariwisata diberikan berbagai kemudahan yang muaranya menjamin kualitas pelayanan tidak pernah mengecewakan para wisatawan.
Bidang pengaturan, untuk menentukan arah tujuan pembangunan dan pengembangan kawasan Danau Toba tepat sasaran diperlukan ketegasan keputusan atau peraturan yang dikeluarkan Pemprovsu menjadi acuan bagi daerah turut serta melakukan pembangunan yang sumber dananya ditampung di APBD masing–masing daerah bersangkutan.
Tanpa ketegasan peraturan membatasi berbagai aktvitas pada zona tertentu, Danau Toba dikhawatirkan dimanfaatkan menjadi kolam raksasa atau WC besar penampungan limbah sehingga berdampak buruk terhadap pariwisata Sumut.
Danau Toba berbatasan langsung dengan 7 daerah kabupaten masing–masing Kabupaten Simalungun, Tanah Karo, Samosir, Dairi, Tobasa, Taput dan Humbang Hasundutan. Namun, karena ketiadaan payung hukum sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan, masing–masing daerah terkesan kurang peduli atau gamang membuat terobosan pembenahan kawasan Danau Toba.
“Danau Toba menyangkut kepentingan lintas 7 daerah kabupaten sehingga peranan Pemprovsu lebih dominan menentukan kebijakan arah pembangunan dan pengembangan kawasan Danau Toba yang sangat strategis dalam percepatan pembangunan ekonomi, jati diri dan kebanggaan masyarakat Sumut,” tandasnya.
Salah satu langkah mensukseskan program pembangunan kawasan Danau Toba yaitu mengemas paket PDT yang tetap dilaksanakan setiap tahun disertai dengan SK Gubsu.
Ketegasan Gubsu menerbitkan SK (Surat Keputusan) menjadikan PDT merupakan agenda pariwisata Sumut setiap tahun, lanjutnya dapat dijadikan payung hukum dan acuan mengusulkan anggaran di dalam APBD masing–masing daerah mendukung penyelenggaraan PDT tersebut.
Berdasarkan peraturan tentang penyelenggaraan PDT, panitia penyelenggara akan lebih mudah berkordinasi dengan masing–masing daerah yang terlibat langsung dengan kegiatan PDT dimaksud.
“Misalnya, suksesi PDT tahun 2010 ini daerah masih kaku. Pemkab Simalungun sendiri belum menerima petunjuk apa pun dari panitia penyelenggara. Namun, kami akan tetap berpartisipasi pada PDT nanti,” tandasnya. SUMBER INFORMASI

Share